Pringsewu – Komitmen membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terus diperkuat oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Institut Bakti Nusantara (IBN). Melalui kolaborasi bersama STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, dan Yayasan Lamban Puan Lampung, kegiatan penguatan kapasitas Satgas PPKPT diselenggarakan sebagai upaya memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
Kegiatan ini merupakan inisiasi Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung, Almira Nabila Fauzi, B.Bus.Com, sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang memberikan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika.
Acara dihadiri oleh Rektor Institut Bakti Nusantara Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., Ak., CMA, Ketua STIT Pringsewu, Ketua STEBI Tanggamus, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta anggota Satgas PPKPT dari masing-masing institusi.
Dalam sambutannya, Rektor Institut Bakti Nusantara Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., Ak., CMA menegaskan bahwa keberadaan Satgas PPKPT bukan sekadar memenuhi amanat regulasi pemerintah, tetapi menjadi bagian dari komitmen moral perguruan tinggi dalam melindungi seluruh sivitas akademika.
“Kampus harus menjadi ruang yang aman untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Kehadiran Satgas PPKPT merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam memastikan setiap warga kampus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun pelecehan. Melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, kita berharap tercipta sistem pencegahan dan penanganan yang semakin kuat, profesional, dan berpihak kepada korban,” ujar Dr. Fauzi.
Sementara itu, Anggota DPD RI Perwakilan Lampung Almira Nabila Fauzi, B.Bus.Com menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antarperguruan tinggi dalam memperkuat implementasi Satgas PPKPT.
“Perlindungan terhadap sivitas akademika merupakan investasi bagi masa depan pendidikan Indonesia. Satgas PPKPT harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya saling menghormati, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta memastikan setiap mahasiswa dan tenaga pendidik dapat menjalankan aktivitas akademik tanpa rasa takut. Kolaborasi seperti ini perlu terus diperluas agar menjadi gerakan bersama di seluruh perguruan tinggi,” ungkap Almira.
Pada sesi utama, peserta memperoleh materi dari Selly Fitriani, S.H. dan Peni Wahyudi, S.H. dari Yayasan Lamban Puan Lampung. Keduanya menguraikan berbagai aspek penting dalam implementasi Satgas PPKPT di lingkungan perguruan tinggi.
Materi yang disampaikan meliputi pembentukan Tim Satgas PPKPT sesuai regulasi yang berlaku, struktur dan mekanisme kerja Satgas, tugas dan kewenangan dalam melakukan pencegahan serta penanganan kasus, pengenalan berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan kampus, mekanisme pelaporan dan pendampingan korban, hingga strategi membangun budaya kampus yang aman, inklusif, setara, dan berkeadilan.
Dalam paparannya, narasumber menekankan bahwa pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Satgas, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika melalui penguatan edukasi, budaya saling menghormati, serta keberanian melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Melalui kegiatan ini, para peserta juga berdiskusi mengenai tantangan implementasi Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi, penyusunan mekanisme penanganan kasus yang berorientasi pada perlindungan korban, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam memberikan layanan pendampingan yang komprehensif.
Kolaborasi antara Institut Bakti Nusantara, STIT Pringsewu, STEBI Tanggamus, Yayasan Lamban Puan Lampung, dan dukungan Anggota DPD RI diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya kampus yang bebas dari kekerasan serta meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya pencegahan, perlindungan, dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan pendidikan tinggi.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, perguruan tinggi di Provinsi Lampung diharapkan mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi setiap individu.
