Lampung 18/02/2026 – Mahasiswa Institut Bakti Nusantara (IBN) menunjukkan komitmennya terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung.
Kegiatan yang mengusung tema “Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia” ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, mengenai pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan non-diskriminatif.
Kegiatan ini diikuti oleh 11 Perguruan Tinggi Mitra Kanwil KemenHAM Lampung sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia akademik dalam memperkuat literasi serta implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan tinggi. Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Raden Roro Artati, S.S., M.IL, selaku Kepala Bidang Instrumen dan Diseminasi HAM (IDP HAM) Kanwil KemenHAM Lampung. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis HAM merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pelayanan negara. Ia menjelaskan bahwa prinsip pelayanan publik berbasis HAM mencakup non-diskriminasi, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan kelompok rentan, serta kepastian hukum dan keadilan substantif. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar HAM melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. “Mahasiswa adalah agen perubahan. Pemahaman tentang pelayanan publik berbasis HAM harus menjadi bagian dari kesadaran intelektual generasi muda agar kelak mampu menghadirkan tata kelola yang berkeadilan dan menghormati martabat manusia,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa IBN mendapatkan materi terkait standar pelayanan publik berbasis HAM, perlindungan hak kelompok rentan, serta implementasi prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Para narasumber menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekadar administratif, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Mahasiswa IBN hadir dengan penuh antusias dan aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis untuk memperkuat literasi hukum dan kesadaran sosial mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.
Wakil Rektor II IBN, Dr. Miswan Gumanti., MBA., MM, yang turut mendampingi mahasiswa dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa partisipasi mahasiswa dalam forum penguatan kapasitas HAM merupakan bagian dari implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penguatan karakter dan wawasan kebangsaan.
“Mahasiswa harus memahami bahwa pelayanan publik yang baik bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal penghormatan terhadap martabat manusia. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas moral,” ungkap Dr. Miswan Gumanti.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Institut Bakti Nusantara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, beretika, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk turut serta mengawal pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Provinsi Lampung.
